Friday, September 7, 2012

Generasi Kontrak Karya di Indonesia



 

Generasi 1
Pada kontrak karya yang pertama, pembagian hasil dalam bentuk uang dalam jumlah bebas (tidak ditentukan besarnya). Manajemen maupun operasional dalam melakukan eksplorasi itu berada di tangan kontraktor. Sementara jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Generasi 2 : 1968-1983
Terdapat sedikit perubahan, yakni kontraktor pertambangan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan. Sementara pembagian hasil ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan pada setiap kontrak karya.
Generasi 3 : 1983-1986
Terdapat kesamaan dengan generasi sebelumnya, yakni manajemen dan operasional kontrak karya ditanggung oleh kontraktor. Sedangkan untuk bagi hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 352 Tahun 1971. Jangka waktu pengusahaan tambang pun sama seperti generasi I yakni 30 tahun.
Generasi 4 : 1986-1994Pemegang kuasa pertambangan sama dengan generasi II. Begitu pula soal operasional dan manajemen, semuanya berada di tangan kontraktor. Untuk bagi hasil pada generasi ini yaitu emas satu persen dari harga jika harga emas sebesar 300 dolar AS per troy ons. Namun, menjadi dua persen dari harga jika harga emas mencapai 400 dolar AS per troy ons. Untuk perak seni-lai satu persen jika harga 10 dolar AS per troy ons, dan dua persen per troy ons jika harga 15 dolar AS.
Generasi 5 : 1994-1996Tidak ada perubahan perizinan, begitu pula soal manajemen dan operasional. Meskipun demikian, terdapat aturan tambahan soal rasio kewajaran utang yang dimiliki kontraktor. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/-1992 tanggal 12 September 1992 dan jangka waktu kontrak masih 30 tahun.
Generasi 6 : 1996-1998Tidak ada perubahan perizinan, manajemen, maupun operasional perusahaan yang mendapat kontrak karya. Pembagian hasil masih sama dengan generasi V denganjangka waktu kontrak 30 tahun.
Generasi 7 : 1998-2004Hampir tidak ada perubahan dengan KK sebelumnya.

Generasi 8 Terdapat perubahan jangka waktu kontrak yakni hanya 20 tahun untuk daerah kontrak lama. Sementara untuk daerah baru jangka waktu kontrak tetap selama 30 tahun. Bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor pun ditentukan 6040. Dengan catatan penghasilan pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dan 20 persen hasil kotor.

No comments:

Post a Comment